BANDA ACEH — Keputusan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (17/6/2025) yang kembalikan empat pulau, yaitu Pulau Absen Kecil, Pulau Absen Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan—ke daerah Propinsi Aceh, terutama Aceh Singkil, menjadi peristiwa monumental yang akhiri perselisihan daerah dengan Propinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini yang dipublikasikan selesai rapat terbatas di Istana Negara dan menggagalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri awalnya, bukan hanya menuntaskan permasalahan administratif, tapi juga kembalikan harga diri dan keinginan warga Aceh. Beragam faksi, dimulai dari anggota DPR RI, DPD RI, bupati, figur warga, sampai wakil masyarakat menyongsong keputusan ini dengan rasa sukur.
H Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI sampaikan rasa sukur atas keputusan yang dia anggap bijak dan arif ini. HRD memperjelas jika kesuksesan ini adalah hasil kesolidan warga Aceh. Dia beri pujian komunikasi efektif di antara Presiden dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan ajak warga untuk selalu berpadu untuk pembangunan Aceh. “Kita benar-benar mengucapkan syukur, ini semua karena kesolidan dan kebersama-samaan kita dan semua semua komponen warga Aceh yang sejauh ini sama sudah berusaha menjaga empat pulau itu,” ucapnya. “Keputusan yang diambil pak Presiden ini hari benar-benar bijak dan arif untuk masa datang Aceh yang damai, aman, tenteram dan sejahtera,” ujarnya.
Dan anggota DPD RI H Sudirman (Haji Uma) memandang keputusan Presiden sebagai cara adil yang berdasarkan bukti sejarah, bukan sekedar pemikiran geografis. Dia menyorot perjuangan kelompok warga Aceh, termasuk lewat sosial media, dan menggerakkan Pemerintahan Aceh agar selekasnya membuat pembangunan di beberapa pulau itu. “Keputusan Presiden benar-benar pas dan jernih. Beliau tidak mempunyai kebutuhan lain selainnya menuntaskan masalah ini secara adil dan berdasarkan bukti sejarah,” katanya. Dia menambah, masalah tepian itu tidak dapat cuma disaksikan dari hubungan geografis. Ada faktor bersejarah, filosofis, bahkan juga karakter budaya yang perlu diakui. Ini yang pernah diacuhkan.
Dia mengutarakan jika sebelumnya sempat terjadi kesalahan dari Pemerintahan Aceh di tahun 2009 karena tidak memberi verifikasi berkaitan data kepulauan. Tetapi kesalahan itu sudah diperbarui di tahun 2018, di mana jumlah pulau di Aceh ditegaskan sekitar 264, bukan 260 seperti sebelumnya.
“Sayang, kekeliruan masa silam malah sebelumnya sempat jadi sela oleh faksi tertentu untuk bikin rugi Aceh. Tetapi dengan keputusan Presiden ini, semuanya jadi jelas dan adil,” ucapnya.
Bupati Aceh Singkil Safriadi menyongsong keputusan ini dengan senang. Ia menyaksikannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan beberapa pulau itu menjadi tujuan rekreasi dengan pembaruan infrastruktur seperti mushala dan pelabuhan. Dia mengajukan usul pembangunan jalan batasan dataran untuk menghambat perselisihan di masa datang. “Kita urus seperti umumnya, Alhamdulillah kita terus jalan. Mushala yang telah remuk akan dibuat lagi dan rumah warga di situ,” ucapnya. Dia sampaikan terima kasih ke presiden. “Sehingga kita bersyukur ke Allah SWT, terima kasih ke Pak Presiden, ini khusus atas dibalikkannya empat pulau itu,” ucapnya.
Darwis Jeunib, Ketua Mualimin dan Wakil Panglima KPA Pusat menghargai pengetahuan Presiden Prabowo pada sejarah Aceh. Ia memperjelas jika beberapa pulau itu sudah menjadi sisi Aceh semenjak 1956 sama sesuai MoU Helsinki. Dia minta penuntasan beberapa poin perdamaian yang lain, seperti Bendera Aceh, dan mengomentari peraturan Mendagri awalnya yang dipandang memacu keributan. “Kami dari faksi GAM berterima kasih ke presiden yang telah putuskan empat pulau itu punya Aceh. Memang bapak Presiden tahu sejarah Aceh,” ucapnya. Dia menambah, “Jangan sampai ada propinsi lain mengambil daerah Aceh. Memang kita tahu Sumut, batasan Aceh itu semakin lebih jauh . Perdamaian di antara RI dan GAM ini telah kesepakatan di Helsinki. Kita menuntut beberapa poin yang masih belum usai,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRK Singkil dan Ketua DPC Gerindra, Wartono menyebutkan keputusan ini sebagai bentuk cinta sejati Presiden Prabowo ke Aceh, yang bukan hanya menuntaskan perselisihan, tapi juga kembalikan harga diri warga di tepian. Dia mengharap pemerintahan pusat memberikan dukungan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di beberapa pulau itu. “Ini bukanlah sekedar keputusan politik atau administratif. Ini bukti cinta sejati Pak Prabowo ke Aceh. Dari sejak awalnya saya telah percaya, beliau tidak diamkan tanah Aceh diambil demikian saja. Ini hari kepercayaan itu dibayarkan habis. Terima kasih Pak Presiden, kami masyarakat Singkil i love you full!” katanya. Dia memperjelas jika Prabowo ialah pimpinan yang memahami sejarah. “Untuk kami di tepian, ini masalah harga diri. Kami mengucapkan syukur, ini hari kehormatan itu dibalikkan. Beliau tidak cuma Presiden, tetapi perlindungan marwah Aceh,” ucapnya.
Di Aceh Singkil, keputusan ini memacu euforia, di mana warga, figur tradisi, ulama, dan petinggi di tempat bergabung di halaman kantor DPRK Aceh Singkil, menukar gagasan dialog pekik takbir dan suka ria.
